Hilirisasi Prabowo: Dari Menjual Bahan Mentah ke Berebut Nilai Tambah
Edukasi Jatim | Minggu, 4 Oktober 2026
SURABAYA — Indonesia sedang mengubah cara memandang kekayaan alamnya. Nikel, tembaga, bauksit, batu bara, sawit hingga minyak jelantah tidak lagi sekadar diposisikan sebagai komoditas yang keluar dari pelabuhan dalam bentuk bahan mentah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan sumber daya tersebut sebagai bahan bakar industrialisasi.
Agenda itu kini memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah menyatakan hingga 2026 telah dilakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi, mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, hingga pengolahan sampah menjadi energi. Pemerintah memperkirakan proyek-proyek tersebut menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Bagi pemerintah, hitungannya sederhana: semakin panjang proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, semakin besar nilai ekonomi yang dapat ditangkap Indonesia.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu.
Hilirisasi membutuhkan modal besar, teknologi, energi, tenaga kerja terampil, infrastruktur dan pasar. Pada saat yang sama, pembangunan industri pengolahan mineral dan energi membawa persoalan lingkungan serta tuntutan agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada pemilik modal dan kawasan industri.
Dari Nikel ke Puluhan Komoditas
Hilirisasi sebenarnya bukan gagasan baru. Kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Yang berubah pada era Prabowo adalah skala dan cakupannya.
Pemerintah tidak lagi hanya berbicara mengenai nikel. Agenda tersebut diperluas ke berbagai komoditas dan sektor strategis.
Pada April 2026, misalnya, pemerintah meluncurkan proyek hilirisasi tahap kedua yang mencakup kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, fasilitas penyimpanan BBM, pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, manufaktur baja nirkarat berbasis nikel, baja karbon berbasis bijih besi lokal, hilirisasi aspal Buton, tembaga dan emas di Gresik, serta pengolahan sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel. (Kementerian ESDM)
Sebelumnya, pada Februari 2026, pemerintah juga memulai sejumlah proyek seperti pengolahan bauksit menjadi smelter-grade alumina dan aluminium di Mempawah, bioavtur berbahan used cooking oil di Cilacap, serta bioetanol di Banyuwangi. (Kementerian ESDM)
Artinya, definisi hilirisasi mulai bergeser. Ia tidak lagi identik dengan pembangunan smelter.
Hilirisasi kini menjadi strategi untuk membangun rantai nilai industri dari hulu sampai produk akhir.
Danantara Masuk ke Jantung Hilirisasi
Ada perubahan penting dalam mekanisme pelaksanaan proyek.
Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melakukan kajian dan menyusun feasibility study. Setelah itu, proyek yang dinilai layak masuk ke tahap investasi dan eksekusi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Pada April 2026, Kementerian ESDM menyatakan bahwa hasil feasibility study Satgas Hilirisasi menjadi dasar bagi Danantara untuk mengeksekusi proyek investasi strategis. (Kementerian ESDM)
Model tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memperpendek jarak antara kebijakan dan pembangunan pabrik.
Sebelumnya, proyek strategis sering tersandera oleh panjangnya proses kajian, pembiayaan dan koordinasi antarlembaga. Kini pemerintah mencoba membuat rantai yang lebih pendek: kajian—pembiayaan—investasi—produksi.
Pertanyaannya adalah apakah percepatan tersebut selalu menghasilkan proyek yang ekonomis.
Presiden Prabowo sendiri meminta agar teknologi dan kelayakan ekonomi proyek terus dikaji. Pesan tersebut penting karena hilirisasi tidak cukup hanya menghasilkan bangunan pabrik. Pabrik harus kompetitif, menghasilkan produk yang memiliki pasar, dan mampu bertahan setelah insentif pemerintah berkurang. (Kementerian ESDM)
Angka Investasinya Tidak Kecil
Skala modal yang dibutuhkan menunjukkan bahwa hilirisasi merupakan proyek transformasi ekonomi, bukan sekadar kebijakan perdagangan.
Pada Juli 2025, Satgas Percepatan Hilirisasi menyerahkan 18 dokumen pra-studi kelayakan kepada Danantara dengan total indikasi investasi sekitar US$38,63 miliar atau Rp618,13 triliun. (Kementerian ESDM)
Investasi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk mengubah Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi basis manufaktur.
Perkembangan itu berlanjut pada 2026. Pemerintah melaporkan realisasi investasi nasional pada triwulan I mencapai Rp498,79 triliun, tumbuh 7,22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut mencapai sekitar 706.569 orang. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Hilirisasi menjadi salah satu sektor yang diharapkan ikut menopang investasi tersebut.
Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, sementara pemerintah terus menempatkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebagai salah satu instrumen transformasi ekonomi. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Keuntungan Tidak Berhenti di Smelter
Argumen terkuat hilirisasi terletak pada perubahan nilai ekspor.
Bank Dunia mencatat bahwa kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel telah mengubah struktur ekspor Indonesia secara signifikan. Sebelum 2014, ekspor bijih nikel mentah rata-rata sekitar US$1,5 miliar per tahun. Setelah pembatasan diberlakukan, ekspor bijih mentah turun menjadi nol, sementara ekspor produk olahan seperti ferronickel meningkat hingga sekitar US$15 miliar pada 2023. (World Bank)
Kebijakan tersebut juga menarik investasi asing langsung pada industri logam dasar dan mendorong pembangunan kawasan industri besar seperti Morowali dan Weda Bay. (World Bank)
Angka tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mempertahankan kebijakan hilirisasi.
Tetapi angka ekspor bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Risiko di Balik Ledakan Industri
Bank Dunia mengingatkan bahwa hilirisasi Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dampak lingkungan, keselamatan kerja dan persoalan environmental, social and governance (ESG). (World Bank)
Masalah lain adalah keterkaitan industri pertambangan dengan sektor ekonomi domestik.
Menurut Bank Dunia, kenaikan output pertambangan sebesar US1hanyamenghasilkankenaikansekitarUS1,7 pada total output domestik Indonesia. Angka itu masih lebih rendah dibanding beberapa negara pembanding yang memiliki keterkaitan industri pertambangan lebih kuat dengan sektor ekonomi lainnya. (World Bank)
Di sinilah pekerjaan rumah hilirisasi berada.
Jika pabrik hanya mengimpor mesin, teknologi, bahan penolong dan tenaga ahli, sementara masyarakat sekitar hanya memperoleh pekerjaan berupah rendah, maka sebagian nilai tambah tetap bocor keluar.
Hilirisasi yang sesungguhnya harus menciptakan ekosistem industri domestik, bukan hanya memindahkan lokasi pabrik.
Tantangan Energi dan Lingkungan
Industri pengolahan mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Karena itu, ekspansi hilirisasi harus berjalan seiring dengan transformasi sistem energi.
Persoalan tersebut sangat terlihat pada industri nikel.
Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar dunia. Bappenas dan World Resources Institute Indonesia pada 2025 meluncurkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional dengan target pengurangan emisi industri nikel hingga 81 persen pada 2045. (Bappenas)
Target itu menunjukkan sebuah paradoks.
Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah melalui industri pengolahan, tetapi industri tersebut juga harus menurunkan jejak karbon agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
Pasar dunia semakin memperhatikan carbon footprint. Produk yang murah tetapi memiliki intensitas emisi tinggi berpotensi menghadapi hambatan perdagangan di masa depan.
Karena itu, hilirisasi tanpa dekarbonisasi bisa menjadi strategi yang hanya berhasil dalam jangka pendek.
Jangan Lupakan Petani dan UMKM
Ada persoalan lain yang sering luput dari pembicaraan mengenai hilirisasi: siapa yang menjadi bagian dari rantai pasok?
Selama ini pembahasan hilirisasi banyak berpusat pada mineral. Padahal Bank Dunia mencatat bahwa pemerintah Indonesia juga berencana memperluas agenda hilirisasi ke komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan perikanan. (World Bank)
Di sinilah hilirisasi dapat mempunyai dampak yang lebih luas.
Petani kopi tidak harus berhenti pada penjualan biji kopi. Petani kakao tidak harus menjual biji kering. Nelayan tidak harus menjual ikan segar. Petani sawit tidak harus berhenti pada minyak sawit mentah.
Rantai nilai dapat diperpanjang melalui industri pengolahan, pengemasan, standardisasi, branding dan pemasaran.
Tetapi untuk sampai ke sana, petani dan pelaku UMKM membutuhkan akses teknologi, pembiayaan, sertifikasi, informasi pasar dan kelembagaan yang kuat.
Jika tidak, hilirisasi pangan dan pertanian justru berpotensi didominasi perusahaan besar.
Ukuran Keberhasilan Harus Diubah
Pemerintah perlu berhati-hati agar keberhasilan hilirisasi tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah proyek yang groundbreaking atau nilai investasi yang masuk.
Ada setidaknya lima indikator yang lebih penting.
Pertama, berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia.
Kedua, berapa banyak tenaga kerja terampil yang tercipta.
Ketiga, seberapa besar transfer teknologi kepada perusahaan dan tenaga kerja nasional.
Keempat, berapa besar keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok.
Kelima, berapa besar emisi dan dampak lingkungan yang dapat ditekan.
Dengan ukuran tersebut, proyek hilirisasi tidak berhenti sebagai proyek investasi, tetapi menjadi instrumen pembangunan industri nasional.
Dari Negara Pengekspor Menjadi Negara Industri
Hilirisasi pemerintahan Prabowo pada akhirnya bukan hanya tentang nikel, tembaga atau bauksit.
Ini adalah pertaruhan mengenai model ekonomi Indonesia.
Selama puluhan tahun, Indonesia menikmati pendapatan dari ekspor komoditas. Model tersebut menghasilkan devisa, tetapi membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global.
Hilirisasi menawarkan jalan berbeda: mengolah sumber daya, membangun industri, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi dan menjual produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Namun jalan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar larangan ekspor bahan mentah.
Indonesia membutuhkan teknologi, sumber daya manusia, energi yang kompetitif, pembiayaan, riset, industri pemasok, perlindungan lingkungan dan pasar global.
Jika semua itu terbangun, hilirisasi dapat menjadi fondasi industrialisasi baru.
Jika tidak, Indonesia hanya akan memiliki pabrik-pabrik besar yang mengolah sumber daya alam dengan nilai tambah yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Pertaruhannya bukan lagi soal apakah Indonesia mampu mengolah bahan mentah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang akhirnya menikmati nilai tambah tersebut?
(~cal)
Referensi:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2026). Jaga Momentum Pertumbuhan, Pemerintah Perkuat Hilirisasi, Industri Strategis, dan Ekonomi Digital. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2026). Akselerasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Transformasi Sektor Strategis Didorong untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2026). Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Perkuat Investasi, Hilirisasi, dan Perluasan Akses Pasar Global. (Kementerian Koperasi dan UKM)
Kementerian ESDM RI. (2026). Presiden Groundbreaking Tahap II: Dari Kajian Satgas Hilirisasi, Danantara Langsung Implementasi. (Kementerian ESDM)
Kementerian ESDM RI. (2025). Satgas Percepatan Hilirisasi Serahkan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi Energi. (Kementerian ESDM)
Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Transisi Energi Berkelanjutan, Bappenas dan WRI Indonesia Pastikan Integrasi Dekarbonisasi Industri Nikel. (Bappenas)
World Bank. (2026). East Asia and Pacific Economic Update: Promoting Higher Value-Added Mining in Indonesia. (World Bank)
Komentar Pembaca