Blok Masela: Ketika Gas Abadi Menjadi Ujian Baru bagi Ekonomi Maluku
Edukasi Jatim | Rabu, 23 September 2026
Abstrak
Pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, memasuki fase baru setelah proyek LNG Abadi Masela resmi memulai pembangunan fisik pada Juli 2026. Proyek dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar tersebut merupakan salah satu proyek hulu minyak dan gas terbesar Indonesia dan dirancang menghasilkan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, serta 35.000 barel kondensat per hari. Pemerintah juga menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas untuk kebutuhan domestik, sementara maksimal 40 persen dialokasikan untuk ekspor. Artikel ini menganalisis Blok Masela dari perspektif ketahanan energi, pembangunan ekonomi daerah, hilirisasi, tata kelola sumber daya alam, serta risiko sosial dan lingkungan. Kajian menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan gas, tetapi juga oleh kemampuan membangun keterkaitan ekonomi dengan masyarakat lokal, menciptakan nilai tambah di Maluku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan distribusi manfaat tidak berhenti pada penerimaan negara dan investasi korporasi. Literatur mengenai resource curse di Indonesia menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam dapat meningkatkan pendapatan daerah, tetapi manfaat tersebut tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang inklusif. Karena itu, Blok Masela perlu diposisikan bukan sekadar sebagai proyek gas, melainkan sebagai instrumen transformasi ekonomi kawasan timur Indonesia.
Kata kunci: Blok Masela, LNG, gas bumi, Maluku, hilirisasi, ketahanan energi, pembangunan daerah, resource curse.
Pendahuluan: Dua Puluh Tahun Menunggu Gas Abadi
Di Laut Arafura, sekitar 180 kilometer dari Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdapat salah satu proyek energi yang paling lama ditunggu Indonesia. Namanya Blok Masela. Di dalamnya terdapat Lapangan Abadi yang sejak awal penemuannya pada 2000 telah menjadi bagian dari perdebatan panjang tentang investasi, teknologi, kepentingan nasional, ekspor gas, pembangunan daerah, hingga masa depan energi Indonesia.
Pada Juli 2026, penantian itu memasuki babak baru. Pemerintah meresmikan groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar. Pemerintah menyebut proyek ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi Kepulauan Tanimbar melalui investasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru. (Kementerian ESDM)
Angka investasinya memang besar. Namun ukuran keberhasilan proyek tidak seharusnya berhenti pada besarnya modal yang masuk.
Pertanyaan yang lebih penting justru berada di daratan: berapa besar nilai ekonomi yang tinggal di Maluku?
Pertanyaan itu penting karena pengalaman sejumlah daerah penghasil sumber daya menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang merata. Penelitian Hilmawan dan Clark terhadap kabupaten-kabupaten di Indonesia menemukan bahwa ketergantungan terhadap minyak, gas, dan batu bara berkorelasi positif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita pada periode 2005–2015. Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa ekstraksi sumber daya secara otomatis menyelesaikan persoalan pembangunan daerah. (ScienceDirect)
Blok Masela karena itu menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia adalah proyek energi strategis. Di sisi lain, ia merupakan eksperimen pembangunan ekonomi di salah satu wilayah kepulauan Indonesia.
Dari Lapangan Gas ke Mesin Ekonomi
Lapangan Abadi memiliki skala yang tidak kecil. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pengembangan Lapangan Abadi dalam revisi Plan of Development mencakup kapasitas produksi 1.600 MMSCFD LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Total cadangan gas yang dicatat pemerintah mencapai sekitar 18,54 TSCF. (Migas ESDM)
Biaya pengembangan juga mencerminkan kompleksitas proyek. Pemerintah mencatat investasi sekitar US$20,946 miliar, termasuk sekitar US$1,088 miliar untuk fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS). Biaya operasi diperkirakan sekitar US$12,978 miliar, sedangkan biaya Abandonment and Site Restoration sekitar US$830 juta. (Migas ESDM)
Dengan karakter seperti itu, Masela bukan hanya proyek pengeboran sumur gas.
Proyek tersebut membutuhkan sistem produksi bawah laut, fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), jaringan pipa, fasilitas LNG di darat, serta sistem CCS. Pemerintah pada 2026 menyebut proyek ini akan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel kondensat per hari. (Kementerian ESDM)
Skala tersebut menciptakan peluang bagi tumbuhnya rantai ekonomi baru.
Pelabuhan membutuhkan jasa logistik. Industri membutuhkan tenaga kerja. Kontraktor membutuhkan pemasok. Restoran dan penginapan memperoleh pasar baru. Pemerintah daerah mendapatkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi. Perguruan tinggi dapat memasok sumber daya manusia. UMKM berpotensi masuk ke rantai pasok.
Namun peluang tidak sama dengan kepastian.
Tanpa kebijakan local content yang kuat, proyek migas berisiko membentuk ekonomi enclave: kegiatan produksinya berada di daerah, tetapi sebagian besar teknologi, modal, tenaga kerja terampil, dan pemasok berasal dari luar daerah.
60 Persen untuk Dalam Negeri: Hilirisasi atau Sekadar Alokasi Gas?
Salah satu perkembangan penting pada 2026 adalah keputusan pemerintah mengalokasikan minimal 60 persen produksi gas Blok Masela untuk kebutuhan domestik, sedangkan ekspor dibatasi maksimal 40 persen. Gas tersebut diarahkan antara lain untuk industri pupuk, kelistrikan, PGN, dan kebutuhan industri lainnya. (Kementerian ESDM)
Kebijakan tersebut memperlihatkan perubahan cara melihat gas bumi.
Gas tidak hanya diperlakukan sebagai komoditas ekspor. Ia juga diposisikan sebagai input produksi bagi industri nasional.
Namun, terdapat perbedaan antara alokasi gas domestik dan hilirisasi.
Jika gas hanya dialirkan ke pasar domestik, nilai tambah yang tercipta mungkin masih terbatas. Sebaliknya, jika gas digunakan sebagai bahan baku industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, atau industri lain, rantai nilai yang terbentuk dapat menjadi lebih panjang.
Dalam konteks Maluku, persoalan tersebut menjadi semakin penting.
Daerah penghasil seharusnya tidak hanya menjadi lokasi sumur dan fasilitas produksi. Ia perlu memperoleh kesempatan menjadi lokasi tumbuhnya industri pendukung.
Artinya, pembangunan Blok Masela idealnya diikuti oleh:
penguatan industri jasa migas lokal;
pengembangan UMKM pemasok;
pendidikan vokasi;
sertifikasi tenaga kerja;
pengembangan pelabuhan dan logistik;
industri pengolahan berbasis energi;
penguatan koperasi dan badan usaha daerah;
riset perguruan tinggi;
serta sistem pengadaan yang membuka akses perusahaan lokal.
Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak berhenti pada proyek LNG.
Masela dan Problem Resource Curse
Kajian ekonomi sumber daya alam mengenal istilah resource curse, yakni situasi ketika kekayaan sumber daya alam tidak selalu menghasilkan pembangunan yang sebanding dengan besarnya sumber daya yang dimiliki.
Dalam konteks Indonesia, penelitian Hilmawan dan Clark menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstraktif memang dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, literatur mengenai pembangunan berbasis sumber daya menunjukkan bahwa kualitas institusi, distribusi manfaat, dan struktur ekonomi menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhirnya. (ScienceDirect)
Penelitian lain mengenai daerah penghasil sumber daya di Indonesia juga memperlihatkan persoalan distribusi manfaat yang lebih kompleks. Studi mengenai ketergantungan sumber daya mineral di tingkat kabupaten menemukan adanya hubungan dengan indikator kesehatan yang tidak selalu membaik seiring meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif. (Taylor & Francis Online)
Karena itu, persoalan Blok Masela bukan hanya:
“Berapa banyak gas yang bisa diproduksi?”
Tetapi juga:
“Berapa banyak manfaat pembangunan yang dapat dipertahankan masyarakat setelah gas tersebut diproduksi?”
Pertanyaan kedua jauh lebih sulit.
Masyarakat Lokal Tidak Boleh Menjadi Penonton
Pengalaman pengembangan gas di Saumlaki menunjukkan bahwa industri ekstraktif dapat memberikan manfaat sekaligus menghasilkan persoalan sosial.
Penelitian Siregar mengenai dampak eksplorasi gas terhadap masyarakat Saumlaki menemukan adanya kontribusi terhadap modal ekonomi, manusia, dan sosial masyarakat. Namun penelitian tersebut juga mencatat potensi munculnya persoalan sosial akibat interaksi antara pekerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah. (Journals ITB)
Temuan tersebut relevan untuk proyek sebesar Masela.
Mobilitas ribuan pekerja dapat mengubah struktur ekonomi lokal. Harga tanah dan kebutuhan hidup bisa meningkat. Permintaan perumahan bertambah. Pola konsumsi berubah. Persaingan tenaga kerja dapat muncul.
Karena itu, pembangunan proyek perlu disertai social impact management yang terukur.
Pemerintah daerah dan perusahaan dapat menggunakan beberapa indikator:
Pertama, persentase tenaga kerja lokal.
Kedua, nilai kontrak yang diberikan kepada perusahaan lokal.
Ketiga, jumlah UMKM yang masuk rantai pasok.
Keempat, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.
Kelima, jumlah tenaga kerja lokal yang memperoleh sertifikasi.
Keenam, peningkatan kapasitas pendidikan dan kesehatan.
Indikator semacam ini lebih berguna daripada sekadar menghitung berapa banyak investasi yang masuk.
CCS: Jawaban untuk Emisi atau Sekadar Teknologi Pendamping?
Masela juga menarik karena memasukkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dalam pengembangan Lapangan Abadi.
Kementerian ESDM menyebut fasilitas CCS dirancang untuk menangkap CO₂ alami dari Lapangan Abadi dan menyimpannya kembali di Lapangan Abadi. Fasilitas tersebut masuk dalam revisi POD yang disetujui pada November 2023. (Migas ESDM)
Langkah tersebut penting karena gas bumi tetap merupakan bahan bakar fosil.
CCS dapat mengurangi emisi dari proses tertentu, tetapi keberadaan CCS tidak otomatis menjadikan LNG sebagai energi tanpa emisi. Emisi tetap dapat muncul sepanjang rantai produksi dan konsumsi, termasuk dari proses ekstraksi, pemrosesan, pencairan, transportasi, dan pembakaran.
Kajian teknologi CCS menunjukkan bahwa penangkapan karbon membutuhkan energi, infrastruktur, sistem transportasi CO₂, fasilitas penyimpanan, serta integrasi teknologi yang kompleks. (ScienceDirect)
Karena itu, keberhasilan CCS Masela perlu diukur bukan berdasarkan keberadaan fasilitasnya saja, melainkan berdasarkan:
jumlah CO₂ yang benar-benar ditangkap;
persentase CO₂ yang berhasil disimpan;
keamanan penyimpanan jangka panjang;
pemantauan kebocoran;
konsumsi energi tambahan;
dan pengurangan emisi bersih yang benar-benar dicapai.
Belajar dari Hilirisasi Indonesia
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin mendorong kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Literatur mengenai resource nationalism menunjukkan bahwa peningkatan kontrol negara atas sumber daya tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga dengan bagaimana negara mengatur distribusi nilai ekonomi dari sumber daya tersebut. (Cambridge)
Kajian terbaru mengenai kebijakan hilirisasi Indonesia juga memperlihatkan bahwa pembangunan industri berbasis sumber daya menghadapi persoalan distribusi manfaat antardaerah dan risiko terbentuknya kawasan industri yang bersifat enclave. (Jurnal Ilmu Sosial Akses Terbuka)
Pelajaran tersebut dapat diterapkan pada Masela.
Hilirisasi gas tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa gas digunakan di dalam negeri.
Yang lebih penting adalah membangun ekosistem industri.
Misalnya:
gas → pupuk → pertanian → pangan
atau
gas → listrik → industri → produk manufaktur
atau
gas → industri petrokimia → bahan baku → produk bernilai tambah.
Dengan pola tersebut, gas menjadi pemicu kegiatan ekonomi yang lebih luas.
Tantangan Tata Kelola
Besarnya nilai proyek juga membuat tata kelola menjadi faktor penting.
Penelitian mengenai resource nationalism di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara negara, perusahaan, modal domestik, dan modal asing sangat menentukan bagaimana manfaat sumber daya didistribusikan. Winanti dan Diprose menemukan bahwa perubahan kebijakan sektor ekstraktif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses tawar-menawar antara aktor negara dan perusahaan. (ScienceDirect)
Dalam kasus Masela, tata kelola setidaknya harus memperhatikan lima hal.
1. Transparansi penerimaan negara
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana penerimaan dari proyek dihitung dan dialokasikan.
2. Transparansi manfaat daerah
Dampak ekonomi bagi Maluku dan Kepulauan Tanimbar harus dapat diukur secara periodik.
3. Keterlibatan masyarakat
Masyarakat lokal bukan hanya objek konsultasi, tetapi harus mempunyai ruang dalam pengawasan dampak sosial dan lingkungan.
4. Penguatan tenaga kerja lokal
Pendidikan vokasi dan sertifikasi perlu disiapkan sebelum kebutuhan tenaga kerja proyek mencapai puncaknya.
5. Pengawasan lingkungan
Produksi LNG, fasilitas darat, aktivitas laut, pipa, dan CCS memerlukan sistem monitoring yang terbuka dan berkelanjutan.
Dari Proyek Migas Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru
Pemerintah pada 2026 menyatakan pembangunan Masela diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Tanimbar. Nilai proyek yang disebut sekitar US$20,9 miliar menjadikannya salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. (Kementerian ESDM)
Namun sejarah panjang Masela memberikan pelajaran penting.
Pada 2019, pemerintah dan INPEX telah menandatangani Head of Agreement dengan nilai pengembangan sekitar US$18–20 miliar. Pada saat itu proyek diproyeksikan menghasilkan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD gas pipa. (Kementerian ESDM)
Target produksi yang kemudian berkembang menunjukkan bahwa proyek energi raksasa membutuhkan waktu panjang untuk melewati berbagai tahap teknis, ekonomi, administratif, dan investasi.
Pada Februari 2026, persetujuan lingkungan untuk proyek tersebut telah diterbitkan setelah persetujuan pelepasan kawasan hutan pada Januari 2026. (Kementerian ESDM)
Kemudian pada Juli 2026, pembangunan fisik resmi dimulai. (Kementerian ESDM)
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa Masela telah bergerak dari fase perencanaan panjang menuju fase pembangunan.
Kesimpulan
Blok Masela bukan lagi sekadar cerita tentang cadangan gas di Laut Arafura. Setelah pembangunan fisik dimulai pada Juli 2026, proyek tersebut memasuki tahap yang akan menentukan apakah sumber daya gas dapat diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Dengan investasi sekitar US$20,9 miliar, kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel kondensat per hari, Masela mempunyai skala yang cukup besar untuk memengaruhi struktur ekonomi Maluku. (Kementerian ESDM)
Tetapi besarnya cadangan dan investasi bukan jaminan pemerataan kesejahteraan.
Tantangan terbesar justru berada pada distribusi nilai tambah.
Jika gas hanya keluar dari laut, diproses, lalu dijual, Masela akan tetap menjadi proyek ekstraksi. Jika gas mampu melahirkan industri, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kapasitas pendidikan, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang bertahan setelah produksi menurun, Masela dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia timur.
Karena itu, indikator keberhasilan Blok Masela semestinya tidak hanya berupa berapa juta ton LNG yang diproduksi, tetapi juga berapa banyak nilai ekonomi yang tinggal di Maluku, berapa banyak tenaga kerja lokal yang naik kelas, berapa banyak perusahaan lokal yang tumbuh, dan seberapa kecil jejak lingkungan yang ditinggalkan.
Gas Abadi pada akhirnya tidak hanya diuji di bawah laut.
Ia akan diuji di daratan—oleh kemampuan negara mengubah kekayaan alam menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
(~cal)
Referensi:
Hilmawan, R., & Clark, J. (2019). An investigation of the resource curse in Indonesia. Resources Policy, 64, 101483. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101483. (ScienceDirect)
Winanti, P. S., & Diprose, R. (2020). Reordering the extractive political settlement: Resource nationalism, domestic ownership and transnational bargains in Indonesia. The Extractive Industries and Society, 7(4), 1534–1546. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.015. (ScienceDirect)
Warburton, E. (2017). Resource nationalism in Indonesia: Ownership structures and sectoral variation in mining and palm oil. Journal of East Asian Studies, 17(3), 285–312. https://doi.org/10.1017/jea.2017.13. (Cambridge)
Kadir, M. Y. A., & Murray, A. (2019). Resource nationalism in the law and policies of Indonesia: A contest of state, foreign investors, and indigenous peoples. Asian Journal of International Law. (Cambridge)
Siregar, C. N. (2015). Dampak eksplorasi gas bumi terhadap masyarakat Saumlaki. Jurnal Sosioteknologi, 14(1). https://doi.org/10.5614/j.sostek.itbj.2015.14.1.6. (Journals ITB)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2023). Pengembangan Blok Masela Dukung Ketahanan Energi Nasional dan Pencapaian NZE. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (Migas ESDM)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2026). Masela dan Transisi Energi jadi Prioritas Pembahasan dengan Jepang, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional. (Migas ESDM)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2026). Pembangunan LNG Abadi Masela Mulai Jalan, Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. (Kementerian ESDM)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2026). Gas Masela Mengalir, Pemerintah Tetapkan Minimal 60 Persen Gas untuk Domestik. (Kementerian ESDM)
Nugroho, H. (2026). Resource Nationalism, Elite Power, and Developmental Statecraft in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 10(1), 135–141. https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.835. (Jurnal Bappenas)
Widyastuti, N. L., Widiatmoko, U., & Nugroho, H. (2026). Downstream Industrialization and the Future of Indonesia's Resource-Based Economy: Resource Nationalism, Value Addition, and Structural Challenges. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 10(1), 51–65. https://doi.org/10.36574/jpp.v10i1.836. (Jurnal Bappenas)
Syarif, A. (2026). Managing resource nationalism: Political interests and technocratic authority in Indonesia. International Relations of the Asia-Pacific, 26(2). https://doi.org/10.1093/irap/lcag007. (0-academic-oup-com.legcat.gov.ns.ca)
Khalil, S. B., & Broughel, A. (2025). Stainless success, battery lag: Evaluation of Indonesia's resource nationalism in nickel. The Extractive Industries and Society. https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101677. (ScienceDirect)
Komentar Pembaca