PLTS 100 GWp: Ambisi Besar Energi Surya dan Ujian Baru Sistem Kelistrikan Indonesia
Edukasi Jatim | Rabu, 23 September 2026
Indonesia memasuki babak baru pengembangan energi surya. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GWp dalam beberapa tahun ke depan. Angka itu bukan sekadar tambahan kapasitas pembangkit. Ia menuntut perubahan cara Indonesia membangun jaringan listrik, menyimpan energi, menyediakan lahan, membiayai proyek, hingga mengatur hubungan antara pembangkit fosil dan energi terbarukan.
Pada 25 Agustus 2026, pemerintah secara resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Tahap awal program tersebut dimulai melalui 14 proyek PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. (Presiden Republik Indonesia)
Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran pembangunan 100 GW tersebut dalam rentang waktu tiga tahun. Pemerintah sebelumnya telah menyebut tahap awal sekitar 17 GW dan menyiapkan sistem penyimpanan energi untuk mendukung penetrasi tenaga surya dalam sistem kelistrikan nasional. (Presiden Republik Indonesia)
Di atas kertas, matahari adalah sumber energi yang tersedia hampir sepanjang tahun di Indonesia. Namun persoalannya bukan lagi apakah Indonesia mempunyai matahari yang cukup. Persoalan yang lebih rumit adalah bagaimana listrik dari matahari itu masuk ke jaringan, tersedia ketika matahari tidak bersinar, dan dapat dibangun dengan biaya serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari 1,5 GW menuju 100 GW
Skala target PLTS 100 GWp dapat dilihat dari posisi kapasitas yang ada. Pemerintah menyebut kapasitas PLTS terpasang saat ini sekitar 1,5 GW. Artinya, target 100 GWp berarti peningkatan puluhan kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. ANTARA mencatat pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi program tersebut sekitar US$71,3 miliar atau sekitar Rp1.140 triliun. (ANTARA News)
Angka investasi itu memperlihatkan bahwa program PLTS bukan semata proyek pembangkit. Ia merupakan proyek industri energi yang membutuhkan rantai pasok panjang: modul surya, inverter, struktur penyangga, kabel, transformator, sistem kendali, baterai, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
Di sinilah target 100 GWp mulai memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas.
Jika sebagian besar nilai proyek hanya berhenti pada pengadaan teknologi dari luar negeri, pertumbuhan kapasitas PLTS belum otomatis menciptakan basis industri nasional yang kuat. Sebaliknya, bila pembangunan pembangkit disertai penguatan industri komponen, jasa rekayasa, konstruksi, pengembangan perangkat lunak, serta kemampuan operasi dan pemeliharaan, proyek ini dapat membentuk ekosistem industri energi baru.
Literatur akademik menunjukkan bahwa persoalan transisi energi Indonesia memang tidak berhenti pada teknologi. Studi mengenai pengadaan energi terbarukan di Indonesia menemukan bahwa persoalan procurement, keterbatasan volume proyek, kepastian regulasi, lahan dan perizinan merupakan sejumlah hambatan penting dalam pengembangan energi terbarukan. (ScienceDirect)
RUPTL Sudah Membuka Jalan, Tetapi Skalanya Berbeda
Target PLTS 100 GWp juga perlu dibaca bersama Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dalam RUPTL tersebut, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Sekitar 76 persen berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Kapasitas PLTS yang tercantum dalam RUPTL mencapai 17,1 GW, diikuti PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW dan PLTP 5,2 GW. (Kementerian ESDM)
Perbedaan angka ini penting.
Target 17,1 GW PLTS dalam RUPTL dan program 100 GWp tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai angka yang identik. RUPTL merupakan rencana penyediaan listrik dalam horizon sepuluh tahun, sementara program 100 GWp merupakan agenda percepatan pembangunan PLTS yang diumumkan pemerintah pada 2026.
Pemerintah bahkan menyampaikan rancangan program 100 GWp sekitar 100,7 GWp yang dipadukan dengan BESS 145,8 GWh. Sekitar 87,5 GWp dirancang sebagai PLTS skala besar yang terhubung jaringan dan 13,2 GWp sebagai PLTS terdistribusi. (ANTARA News)
Dengan demikian, tantangannya bukan hanya membangun panel surya sebanyak mungkin. Sistem kelistrikan harus mampu menerima produksi listrik yang berubah mengikuti intensitas matahari.
Matahari Tidak Terbit pada Jam yang Sama dengan Beban Puncak
Inilah persoalan teknis yang sering hilang dalam perdebatan mengenai energi surya.
PLTS menghasilkan listrik pada siang hari. Produksinya meningkat ketika intensitas radiasi matahari tinggi dan turun ketika mendung atau matahari terbenam. Sementara kebutuhan listrik masyarakat tidak selalu mengikuti pola produksi tersebut.
Karena itu, semakin besar kapasitas PLTS yang masuk ke sistem, semakin penting keberadaan battery energy storage system (BESS), pembangkit yang fleksibel, interkoneksi antarsistem, pengelolaan beban dan teknologi jaringan pintar.
IEA sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan penetrasi tenaga surya, tetapi integrasi energi surya yang tinggi membutuhkan fleksibilitas sistem. Dalam kajian IEA, persoalan curtailment—listrik yang tidak dapat diserap jaringan—menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan ketika produksi surya meningkat. (IEA)
Karena itu, baterai bukan aksesori tambahan bagi PLTS skala besar. Dalam sistem dengan penetrasi surya tinggi, penyimpanan energi dapat menjadi bagian penting dari infrastruktur pembangkit itu sendiri.
BESS Menjadi Kunci
Pemerintah menyatakan tahap awal program akan membangun sekitar 17 GW PLTS yang didukung sekitar 33 GW sistem penyimpanan energi. (Kementerian ESDM)
Konsep tersebut menjawab salah satu persoalan utama tenaga surya: kapan listrik diproduksi dan kapan listrik dibutuhkan tidak selalu sama.
Pada siang hari, energi matahari berlimpah. Sebagian listrik dapat digunakan langsung oleh konsumen, sementara sebagian lainnya disimpan. Pada sore atau malam hari, energi yang tersimpan dapat dilepaskan kembali ke jaringan.
Namun kapasitas baterai tidak cukup hanya dihitung berdasarkan besarnya PLTS. Durasi penyimpanan, karakteristik beban, kebutuhan cadangan, lokasi pembangkit, kemampuan jaringan transmisi dan biaya penggantian baterai juga menentukan keekonomian proyek.
Kajian ilmiah tentang transisi sistem tenaga listrik Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pembangkit energi terbarukan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar dan fleksibilitas sistem. Dalam skenario transisi jangka panjang, PLTS dan penyimpanan energi menjadi komponen penting untuk mencapai sistem listrik rendah karbon. (ScienceDirect)
Persoalan Lahan Tidak Bisa Diabaikan
Pembangunan PLTS 100 GWp juga membawa pertanyaan mengenai ruang.
Kementerian ESDM menyebut telah mengidentifikasi sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi mendukung pengembangan proyek PLTS. Pemerintah menyatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang sedang dipersiapkan untuk mempercepat proyek. (Kementerian ESDM)
Tetapi proyek PLTS tidak selalu harus menggunakan lahan terbuka.
Alternatifnya dapat berupa PLTS atap, PLTS terapung, pemanfaatan lahan terdegradasi, kawasan industri, fasilitas publik, waduk, hingga sistem PLTS terdesentralisasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Pilihan lokasi akan menentukan biaya transmisi sekaligus dampak sosial-lingkungan.
Penempatan pembangkit yang jauh dari pusat konsumsi membutuhkan jaringan transmisi baru. Sebaliknya, PLTS yang dekat dengan beban dapat mengurangi kebutuhan transmisi tetapi menghadapi keterbatasan ruang.
Artinya, 100 GWp tidak dapat direncanakan hanya melalui peta radiasi matahari. Peta jaringan, kepadatan penduduk, tata ruang, status lahan, kebutuhan listrik, dan potensi konflik pemanfaatan ruang harus dibaca secara bersamaan.
Ekonomi PLTS Semakin Menarik
Ada alasan ekonomi mengapa tenaga surya memperoleh perhatian besar.
IRENA mencatat bahwa pada 2025 biaya listrik rata-rata tertimbang (levelised cost of electricity/LCOE) PLTS utilitas berada sekitar US$44/MWh. IRENA juga menyebut lebih dari 90 persen proyek energi terbarukan skala utilitas yang beroperasi pada 2025 menghasilkan listrik dengan biaya di bawah pembangkit fosil baru termurah di pasar masing-masing. (IRENA)
Tetapi angka global tersebut tidak dapat langsung diterapkan sebagai biaya proyek di Indonesia.
Biaya proyek Indonesia dipengaruhi harga lahan, biaya modal, risiko regulasi, biaya transmisi, kondisi geografis kepulauan, nilai tukar, komponen impor, serta struktur tarif listrik.
Penelitian mengenai kelayakan PLTS di Indonesia juga menemukan bahwa keekonomian proyek sangat sensitif terhadap mekanisme tarif dan insentif. Pada studi kasus PLTS 26 MW di Pulau Nias, tarif energi terbarukan yang berlaku dalam skenario penelitian belum cukup untuk membuat proyek layak bagi investor IPP, sementara insentif karbon dapat mengubah kelayakan tersebut. (ScienceDirect)
Persoalan yang sama terlihat pada PLTS atap. Penelitian pada Jakarta, Denpasar dan Kupang menemukan bahwa skema net metering yang dianalisis belum cukup membuat investasi PLTS atap mencapai kelayakan ekonomi yang diharapkan, antara lain karena biaya investasi awal dan hubungan antara biaya listrik serta nilai listrik yang diekspor ke jaringan. (ScienceDirect)
Dengan demikian, percepatan PLTS membutuhkan lebih dari sekadar target kapasitas. Bankability proyek menjadi kunci.
Investasi Besar Membutuhkan Tata Kelola yang Besar
Target 100 GWp berarti Indonesia harus menggerakkan investasi dalam jumlah sangat besar.
Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi perusahaan energi, kontraktor, perbankan, industri manufaktur, pengembang teknologi, perguruan tinggi dan tenaga kerja terampil.
Di sisi lain, proyek dengan nilai investasi besar membutuhkan mekanisme pengadaan yang transparan, kepastian power purchase agreement, kepastian tarif, kejelasan risiko proyek dan kepastian perizinan.
Studi dalam Renewable and Sustainable Energy Reviews pada 2024 menempatkan persoalan pengadaan sebagai salah satu penghambat utama pengembangan energi terbarukan Indonesia. Peneliti juga mengidentifikasi fossil fuel lock-in, keterbatasan volume pengadaan, serta persoalan lahan dan perizinan sebagai hambatan pada tingkat negara, program dan proyek. (ScienceDirect)
Dengan kata lain, pembangunan 100 GWp akan menguji bukan hanya kemampuan teknisi memasang panel, tetapi juga kemampuan institusi mengelola proyek dalam jumlah besar secara konsisten.
Jangan Sampai PLTS Hanya Menambah Kapasitas, Bukan Mengubah Sistem
Ada paradoks dalam proyek energi terbarukan skala besar.
Menambah kapasitas PLTS memang meningkatkan kapasitas energi bersih. Tetapi jika jaringan listrik tidak diperkuat, sebagian produksi dapat menghadapi keterbatasan penyerapan.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak cukup menggunakan indikator berapa GWp panel yang terpasang.
Setidaknya terdapat lima indikator yang lebih substantif:
Energi listrik yang benar-benar dihasilkan, bukan hanya kapasitas terpasang.
Kemampuan jaringan menyerap produksi PLTS tanpa curtailment berlebihan.
Ketersediaan penyimpanan energi untuk mengatasi variasi produksi.
Penurunan konsumsi bahan bakar fosil sebagai konsekuensi nyata.
Penurunan emisi dan biaya sistem listrik secara keseluruhan.
Pendekatan semacam ini penting karena kapasitas pembangkit dalam satuan GWp tidak sama dengan energi listrik yang dihasilkan dalam satuan GWh.
Peluang Industri Nasional
Program 100 GWp juga dapat menjadi pintu masuk bagi industrialisasi energi surya.
Rantai nilai PLTS meliputi produksi modul, sel surya, inverter, kabel, struktur baja atau aluminium, baterai, perangkat monitoring, sistem kontrol, jasa EPC, operasi dan pemeliharaan.
Jika kebijakan industri berjalan beriringan dengan kebijakan energi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi surya, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan manufaktur dan jasa teknologi.
Di sektor tenaga kerja, RUPTL 2025–2034 sendiri diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1,7 juta kesempatan kerja baru secara keseluruhan, dengan kebutuhan tenaga kerja sektor pembangkitan yang sangat besar dan lebih dari 760 ribu di segmen green jobs. (Kementerian ESDM)
Namun angka lapangan kerja tersebut merupakan proyeksi dari keseluruhan RUPTL, sehingga tidak dapat secara langsung dianggap sebagai jumlah pekerjaan yang tercipta khusus oleh program PLTS 100 GWp.
Desa dan Pulau Terpencil
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting: pemerataan energi.
Indonesia memiliki ribuan pulau dengan karakteristik sistem listrik yang berbeda. Di daerah terpencil, PLTS yang dipadukan dengan baterai dapat menjadi alternatif terhadap ketergantungan pada pembangkit diesel.
Pemerintah sendiri membagi program 100 GWp ke dalam PLTS skala besar yang terhubung jaringan dan PLTS terdistribusi untuk menjangkau wilayah terpencil serta desa. (ANTARA News)
Model terdesentralisasi dapat mengubah cara elektrifikasi dilakukan.
Alih-alih membangun pembangkit besar kemudian menarik jaringan panjang menuju pulau kecil, sistem PLTS-baterai dapat ditempatkan lebih dekat dengan konsumen.
Tetapi teknologi saja tidak cukup. Sistem semacam itu membutuhkan operator lokal, mekanisme pemeliharaan, penggantian baterai, tarif yang sesuai, serta kelembagaan yang mampu memastikan pembangkit tetap beroperasi setelah proyek selesai.
Tantangan Terbesar Justru Setelah Peresmian
Program PLTS 100 GWp telah memasuki fase implementasi dengan peluncuran proyek awal pada Agustus 2026. Pemerintah menyatakan pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. (Presiden Republik Indonesia)
Namun sejarah proyek energi menunjukkan bahwa peresmian bukan akhir dari persoalan.
Ujian sesungguhnya berada pada tahap procurement, pembebasan dan kesiapan lahan, pembiayaan, konstruksi, koneksi jaringan, pengadaan baterai, operasi, pemeliharaan dan integrasi dengan pembangkit yang sudah ada.
Indonesia juga masih memiliki sistem kelistrikan yang sangat dipengaruhi pembangkit fosil. IEA sebelumnya mencatat bahwa batu bara memiliki peran dominan dalam pembangkitan listrik Indonesia, sehingga transisi menuju sistem rendah karbon membutuhkan perubahan struktural pada sistem tenaga listrik. (IEA)
Karena itu, PLTS 100 GWp sebaiknya tidak dipahami sebagai perlombaan memasang panel sebanyak-banyaknya.
Ia adalah proyek transformasi sistem energi.
Penutup: Mengubah Matahari Menjadi Sistem Energi
Indonesia memiliki alasan kuat untuk mengembangkan tenaga surya. Biaya teknologi terus kompetitif, sumber daya matahari tersedia luas, dan kebutuhan listrik terus berkembang.
Tetapi 100 GWp adalah angka yang jauh lebih besar daripada sekadar proyek pembangkit.
Ia berarti membangun jaringan transmisi baru. Menyiapkan baterai. Mengembangkan sumber daya manusia. Membuka investasi. Mengatur penggunaan lahan. Memperkuat industri domestik. Mengubah mekanisme pengadaan energi. Dan pada saat yang sama memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari perubahan sistem energi tersebut.
RUPTL telah menyediakan kerangka pengembangan energi terbarukan dengan 17,1 GW PLTS hingga 2034. Program 100 GWp membawa skala ambisi yang jauh lebih besar. (Kementerian ESDM)
Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah Indonesia memiliki cukup matahari.
Pertanyaannya adalah seberapa siap sistem Indonesia mengubah cahaya matahari menjadi listrik yang murah, stabil, merata dan berkelanjutan.
Jika jawabannya dibangun melalui jaringan, penyimpanan energi, pembiayaan, industri dan tata kelola yang tepat, PLTS dapat menjadi lebih dari sekadar proyek energi bersih. Ia dapat menjadi bagian dari restrukturisasi ekonomi energi Indonesia.
(~cal)
Referensi:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2026). PLTS 100 GW, Wamen ESDM: Kita Lakukan Percepatan. Kementerian ESDM. (Kementerian ESDM)
Kementerian ESDM. (2026). Dari Gilimanuk hingga Pulau Rengit, Program PLTS 100 GWp Dorong Kemandirian Energi Nasional. (Kementerian ESDM)
Presiden Republik Indonesia. (2026). Peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak, 25 Agustus 2026. (Presiden Republik Indonesia)
Kementerian ESDM. (2025). RUPTL PLN 2025–2034. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Kementerian ESDM)
PLN. (2025). Begini Sebaran EBT Tiap Pulau, PLTS dan PLTA Jadi Kontributor Terbesar pada RUPTL 2025–2034. (PLN Web)
IRENA. (2026). Renewable Power Generation Costs in 2025. International Renewable Energy Agency. (IRENA)
IEA. (2022). Enhancing Indonesia's Power System: Pathways to Meet the Renewables Targets in 2025 and Beyond. International Energy Agency. (IEA)
IEA. (2025). Renewables 2025. International Energy Agency. (IEA)
IEA. (2026). Global Energy Review 2026: Electricity Supply. International Energy Agency. (IEA)
ANTARA. (2026). Pemerintah Siapkan Tahap Awal PLTS 100 GW Sebesar 17 GW. (ANTARA News)
BPKP. (2026). Presiden Prabowo Optimistis PLTS 100 GWp Perkuat Kemandirian Energi Nasional. (BPKP)
Heliyon. (2024). Techno-economic feasibility study of solar photovoltaic power plant using RETScreen to achieve Indonesia energy transition, 10(7), e27680. (ScienceDirect)
Renewable Energy. (2024). Promoting residential rooftop solar photovoltaics in Indonesia: Net-metering or installation incentives?, 222, 119901. (ScienceDirect)
Renewable and Sustainable Energy Reviews. (2024). The country of perpetual potential: Why is it so difficult to procure renewable energy in Indonesia?, 201, 114627. (ScienceDirect)
Advances in Climate Change Research. (2024). An integrated assessment of technological pathways and socioeconomic impacts for sustainable power system transition in Indonesia, 15(6), 1107–1120. (ScienceDirect)
Energy. (2024). Pathways towards net-zero emissions in Indonesia’s energy sector, 308, 133014. (ScienceDirect)
Climate. (2024). Reducing Fossil Fuel Dependence and Exploring Just Energy Transition Pathways in Indonesia Using OSeMOSYS, 12(3), 37. (MDPI)
Komentar Pembaca