Menguji Efektivitas Sekolah Rakyat: Antara Capaian Awal dan Tantangan Keberlanjutan
Edukasi Jatim | Minggu, 26 Juli 2026
SURABAYA — Hampir satu tahun sejak diluncurkan sebagai salah satu program prioritas nasional, Sekolah Rakyat mulai menunjukkan capaian yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah mencatat program ini telah menjangkau sekitar 15 ribu peserta didik melalui 166 lokasi di berbagai provinsi dengan melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Bagi pemerintah, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan instrumen memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, di balik optimisme itu, evaluasi justru semakin mengemuka. Berbagai kalangan mulai mempertanyakan apakah keberhasilan program cukup diukur dari jumlah sekolah, peserta didik, dan bangunan yang dibangun. Setelah hampir setahun berjalan, perhatian bergeser pada kualitas tata kelola, keberlanjutan pembelajaran, kesiapan guru, akreditasi, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Sekolah Rakyat telah memasuki fase baru. Jika tahun pertama berfokus pada percepatan implementasi, tahun berikutnya menjadi ujian apakah program mampu berkembang menjadi sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Akses Pendidikan Bukan Lagi Satu-satunya Ukuran Tidak dapat dipungkiri, Sekolah Rakyat berhasil menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. Model sekolah berasrama tanpa biaya pendidikan, penjangkauan langsung kepada keluarga miskin ekstrem, serta integrasi layanan pendidikan, gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter menjadi pembeda dibandingkan sekolah konvensional. Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi UNESCO yang menyebut bahwa pendidikan inklusif harus mampu menghilangkan hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi anak memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Namun UNESCO juga menegaskan bahwa perluasan akses hanyalah tahap awal. Keberhasilan pendidikan baru dapat diukur apabila peserta didik memperoleh hasil belajar yang baik, guru berkualitas, dan tata kelola sekolah yang akuntabel. Artinya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup dinilai dari banyaknya siswa yang masuk sekolah, tetapi juga dari kemampuan program menghasilkan pembelajaran yang efektif. Akreditasi Menjadi Pekerjaan Rumah Salah satu catatan yang muncul dalam evaluasi pemerintah adalah persoalan akreditasi sekolah. Hingga hampir satu tahun pelaksanaan, sebagian Sekolah Rakyat masih berada dalam proses pemenuhan standar nasional pendidikan sehingga kualitas layanan antarlokasi belum sepenuhnya seragam. Dalam sistem pendidikan Indonesia, akreditasi bukan sekadar formalitas administratif. Akreditasi menjadi instrumen penjaminan mutu yang mencakup kompetensi guru, kurikulum, sarana-prasarana, kepemimpinan sekolah, hingga hasil belajar peserta didik. Tanpa sistem penjaminan mutu yang kuat, ekspansi sekolah berpotensi menghasilkan kesenjangan kualitas antarsatuan pendidikan. Penelitian OECD (2024) menunjukkan bahwa negara yang berhasil memperluas akses pendidikan tetap menjaga kualitas melalui evaluasi berkala, supervisi akademik, serta sistem akuntabilitas yang transparan. Guru Menjadi Penentu Keberhasilan Evaluasi juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa pendampingan terhadap kepala sekolah tidak boleh dilakukan secara insidental, melainkan harus berlangsung terus-menerus karena mereka menjadi aktor utama yang mengelola dinamika pendidikan di lapangan. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian internasional. Darling-Hammond dkk. (2024) menunjukkan bahwa kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepemimpinan kepala sekolah serta keberlanjutan pengembangan profesional guru. Sementara penelitian Nguyen dkk. (2024) dalam Teaching and Teacher Education menemukan bahwa sekolah di wilayah terpencil memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi apabila guru memperoleh pendampingan profesional, mentoring, dan dukungan psikososial selama masa penugasan. Bagi Sekolah Rakyat, tantangan tersebut semakin kompleks karena sebagian besar peserta didik berasal dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, maupun kelompok rentan yang memerlukan pendekatan pedagogi berbeda dibandingkan sekolah reguler. Infrastruktur Belum Sepenuhnya Siap Selain aspek akademik, persoalan infrastruktur juga masih menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan pembangunan 93 gedung permanen selesai sebelum tahun ajaran baru 2026/2027. Namun sejumlah proyek mengalami keterlambatan akibat progres konstruksi yang belum sesuai target. Beberapa lokasi bahkan memiliki kontrak pembangunan yang melampaui jadwal operasional sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan kualitas bangunan tidak akan dikorbankan demi mengejar target penyelesaian. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi bagi sekolah yang masih menggunakan fasilitas rintisan sebelum seluruh gedung permanen dapat difungsikan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi pekerjaan besar dalam implementasi program. Belajar dari Negara Lain Model sekolah berasrama bagi kelompok rentan sebenarnya bukan hal baru. Brasil mengembangkan program full-time schools untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak miskin melalui integrasi layanan sosial. Kolombia menerapkan Escuela Nueva bagi wilayah pedesaan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Sementara Finlandia memperkuat pendidikan inklusif melalui layanan dukungan individual tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Kesamaan dari berbagai model tersebut adalah keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan sekolah, tetapi juga oleh investasi jangka panjang pada kualitas guru, kurikulum, kepemimpinan sekolah, serta sistem evaluasi pembelajaran. Momentum Melakukan Pembenahan Seruan agar Sekolah Rakyat dibenahi bukan berarti program tersebut gagal. Sebaliknya, evaluasi menunjukkan bahwa program telah memasuki fase konsolidasi. Tantangan yang dihadapi bukan lagi membuka sekolah baru, melainkan memastikan seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. World Bank (2024) menegaskan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil selalu bergerak melalui tiga tahap: memperluas akses, meningkatkan kualitas, kemudian memperkuat tata kelola. Banyak negara berhasil pada tahap pertama, tetapi mengalami stagnasi ketika gagal membangun sistem mutu yang konsisten. Bagi Indonesia, Sekolah Rakyat merupakan investasi sosial yang sangat besar. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur melalui jumlah gedung, banyaknya siswa, atau besarnya anggaran, tetapi dari kemampuan program menghasilkan mobilitas sosial yang nyata bagi peserta didik. Hampir setahun pelaksanaan menjadi waktu yang tepat untuk beralih dari paradigma ekspansi menuju paradigma kualitas. Penguatan akreditasi, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, percepatan penyelesaian infrastruktur, transparansi penggunaan anggaran, serta sistem evaluasi berbasis bukti perlu menjadi prioritas pada fase berikutnya. Tanpa pembenahan tersebut, Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi program dengan capaian kuantitatif yang besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan. (~CAL)
Referensi:
UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report 2024/2025: Leadership in Education.
OECD. (2024). Education at a Glance 2024: OECD Indicators.
World Bank. (2024). World Development Report: Better Education for Stronger Growth.
Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2024). Effective Teacher Professional Development. Learning Policy Institute.
Nguyen, T., et al. (2024). "Teacher Retention in Rural and Remote Schools." Teaching and Teacher Education (Scopus Q1).
Kemendikdasmen RI. Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan. Evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan penguatan kepala sekolah. Perkembangan pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat tahun 2026.
Komentar Pembaca