143 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, Benarkah Masalahnya Hanya Jarak?
Edukasi Jatim | Minggu, 26 Juli 2026
SURABAYA — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin menghadapi ujian bahkan sebelum tahun ajaran berjalan penuh. Dari 1.469 guru yang dinyatakan lulus seleksi tahap pertama, 143 orang memilih mengundurkan diri, sementara 1.326 guru tetap bertahan mengajar di lokasi penempatan masing-masing.
Secara administratif, angka tersebut memang menunjukkan tingkat retensi awal mencapai sekitar 90,3 persen, sedangkan 9,7 persen guru memutuskan mundur sebelum menjalankan tugas secara penuh. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan struktural yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah pendidikan Indonesia: distribusi guru yang belum merata, rendahnya insentif penugasan di daerah terpencil, serta lemahnya sistem retensi tenaga pendidik.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan kekosongan guru akan segera diisi melalui pelantikan tahap berikutnya sehingga proses pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak terganggu. Meski demikian, fenomena pengunduran diri tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia masih menghadapi krisis distribusi guru?
Distribusi Guru Masih Menjadi Persoalan Nasional
Secara nasional, Indonesia sebenarnya tidak mengalami kekurangan guru dalam jumlah total. Data Kemendikdasmen menunjukkan jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mencapai lebih dari 3 juta orang. Persoalan utamanya justru terletak pada distribusi yang tidak seimbang.
Sekolah-sekolah di kota besar relatif memiliki jumlah guru yang memadai, bahkan pada beberapa daerah mengalami kelebihan tenaga pendidik. Sebaliknya, sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran inti seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, hingga Pendidikan Khusus.
Laporan UNESCO Global Education Monitoring Report 2024 menyebut ketimpangan distribusi guru menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang. Sekolah di daerah terpencil umumnya mengalami tingkat perpindahan guru lebih tinggi dibandingkan sekolah perkotaan karena keterbatasan infrastruktur, fasilitas hidup, serta minimnya peluang pengembangan karier.
Fenomena yang sama tampak pada Sekolah Rakyat. Sebagian besar guru yang mengundurkan diri menyebut lokasi penempatan terlalu jauh dari domisili, sulit dijangkau transportasi umum, dan membutuhkan biaya hidup tambahan yang tidak sedikit.
Sebagian lainnya memperoleh status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau menerima tawaran pekerjaan yang memberikan kepastian karier lebih baik.
Rasio Guru-Siswa Indonesia Relatif Baik, Tetapi Tidak Merata
Jika dilihat secara nasional, Indonesia sebenarnya memiliki rasio guru terhadap siswa yang cukup baik. Menurut UNESCO Institute for Statistics (2024), rasio guru terhadap murid di sekolah dasar Indonesia berada pada kisaran 1 guru untuk 16 siswa, sedangkan pada jenjang menengah pertama sekitar 1:15. Angka tersebut bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata dunia yang berkisar 1:23 pada jenjang sekolah dasar.
Namun, rata-rata nasional tersebut menyembunyikan kesenjangan yang sangat besar. Di kota-kota besar, satu guru dapat mengajar kurang dari 20 siswa dalam satu kelas. Sebaliknya, di sejumlah daerah kepulauan, pegunungan, maupun wilayah perbatasan, satu guru sering kali harus mengajar beberapa kelas sekaligus atau merangkap berbagai mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik. Artinya, persoalan Indonesia bukan lagi jumlah guru, melainkan bagaimana guru ditempatkan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Dibanding Negara ASEAN
Apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, tantangan Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda.
Singapura mempertahankan rasio guru-siswa sekitar 1:15 dengan sistem distribusi yang terpusat sehingga hampir tidak ditemukan ketimpangan antarsekolah.
Malaysia memiliki rasio sekitar 1:11 pada pendidikan dasar dengan kebijakan insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di Sabah dan Sarawak.
Thailand menerapkan tunjangan wilayah terpencil dan jalur percepatan kenaikan pangkat bagi guru yang mengajar di daerah perbatasan.
Sementara itu, Vietnam berhasil meningkatkan retensi guru melalui kombinasi peningkatan kesejahteraan, penyediaan rumah dinas, serta pengembangan profesional berkelanjutan.
Indonesia menghadapi tantangan geografis yang jauh lebih kompleks sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sehingga distribusi guru membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Retensi Guru Menjadi Faktor Penentu
Kajian ilmiah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan merekrut guru, tetapi juga mempertahankan mereka agar tetap mengajar dalam jangka panjang.
Penelitian Nguyen dkk. (2024) yang terbit di Teaching and Teacher Education menemukan bahwa retensi guru di daerah terpencil dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni kesejahteraan, dukungan kepala sekolah, kesempatan pengembangan profesional, fasilitas tempat tinggal, dan hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Temuan serupa dipublikasikan Guarino & Santibañez (2023) dalam Educational Research Review. Mereka menyimpulkan bahwa insentif finansial saja tidak cukup mempertahankan guru apabila tidak diikuti kepastian karier dan lingkungan kerja yang mendukung.
Sementara penelitian Darling-Hammond dkk. (2024) menunjukkan guru yang memperoleh pendampingan profesional pada tahun-tahun pertama penugasan memiliki peluang bertahan hingga 40 persen lebih tinggi dibandingkan guru yang bekerja tanpa sistem mentoring. Temuan-temuan tersebut menjadi relevan bagi implementasi Sekolah Rakyat.
Sebanyak 1.326 guru yang memilih bertahan tidak hanya menghadapi tantangan mengajar, tetapi juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, keterbatasan transportasi, minimnya fasilitas tempat tinggal, hingga karakteristik sosial masyarakat yang berbeda. Apabila dukungan kelembagaan tidak segera diperkuat, bukan tidak mungkin tingkat pengunduran diri kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Sekolah Rakyat Tidak Cukup Membangun Gedung
Selama ini keberhasilan program pendidikan sering diukur melalui jumlah sekolah yang dibangun atau banyaknya guru yang direkrut. Padahal berbagai penelitian Scopus menunjukkan keberhasilan pendidikan lebih banyak ditentukan oleh kualitas tata kelola sumber daya manusia dibandingkan pembangunan fisik semata.
Laporan OECD Education at a Glance 2024 menunjukkan negara-negara dengan retensi guru tinggi selalu mengombinasikan kebijakan rekrutmen dengan sistem insentif wilayah, pengembangan kompetensi berkelanjutan, perlindungan kesejahteraan, serta jalur karier yang jelas.
Dengan kata lain, pembangunan Sekolah Rakyat tidak cukup berhenti pada penyediaan ruang kelas dan tenaga pengajar. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang membuat guru bersedia bertahan dalam jangka panjang.
Momentum Membenahi Distribusi Guru
Pengunduran diri 143 guru memang tidak menghentikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Namun, peristiwa tersebut menjadi cermin bahwa persoalan distribusi guru masih menjadi tantangan mendasar pendidikan Indonesia.
Keberhasilan Sekolah Rakyat pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang diterima, tetapi juga dari kemampuan negara mempertahankan guru berkualitas di daerah yang paling membutuhkan. Tanpa strategi retensi yang komprehensif meliputi insentif wilayah, rumah dinas, transportasi, pendampingan profesional, dan kepastian jenjang karier, program pemerataan pendidikan berisiko menghadapi persoalan yang sama berulang kali: guru datang, tetapi tidak bertahan.
(~CAL)
Referensi:
Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Data Penempatan Guru Sekolah Rakyat Tahap I.
UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report 2024/2025: Leadership in Education.
UNESCO Institute for Statistics. (2024). Teachers and Pupil-Teacher Ratio Database.
OECD. (2024). Education at a Glance 2024: OECD Indicators.
World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects: Investing in Human Capital.
Nguyen, T., et al. (2024). "Teacher Retention in Rural and Remote Schools." Teaching and Teacher Education (Scopus Q1).
Guarino, C., & Santibañez, L. (2023). "Teacher Recruitment and Retention Policies." Educational Research Review (Scopus Q1).
Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2024). Effective Teacher Professional Development. Learning Policy Institute.
United Nations Sustainable Development Goal 4 (Quality Education), 2024 Progress Report.
Komentar Pembaca